Tuesday, November 17, 2026
Gedung DPR RI di Senayan untuk berita petisi ijazah anggota DPR

Ijazah Anggota DPR Diminta Dibuka, Apa Peran KPU

politickamisao – Ijazah anggota DPR menjadi sorotan setelah sebuah petisi meminta dua langkah sekaligus: membuka dokumen pendidikan seluruh anggota dewan dan memeriksa ulang keabsahannya. CNN Indonesia mencatat 22.098 tanda tangan pada Selasa, 17 November 2026, pukul 14.29 WIB. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung transparansi dan menunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memverifikasi berkas pendidikan saat pencalonan. cnnindonesia.com

Bagi warga yang ingin menelusuri latar belakang seorang legislator, profil pendidikan bisa menjadi titik awal. Untuk mengetahui dokumen apa yang pernah diperiksa dan bagaimana petugas menilainya, warga perlu menelusuri berkas pencalonan atau meminta informasi kepada lembaga yang menyimpannya. Kedua kebutuhan itu muncul dalam petisi yang sama. Indonesia · Change.org

Apa Isi Petisi Ijazah Anggota DPR?

Farida Octavia memulai petisi tersebut melalui Change.org. Ia meminta pimpinan DPR mendorong keterbukaan riwayat pendidikan anggota dewan, dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Ia juga meminta agar publik bisa mengakses hasil pemeriksaan ulang yang diusulkan. Indonesia · Change.org

Petisi ijazah anggota DPR menyampaikan tiga permintaan kepada pihak yang berbeda. cnnindonesia.com

  • Pimpinan DPR diminta mendorong pembukaan riwayat pendidikan dan dokumen pendukung seluruh anggota.
  • KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi verifikasi ulang secara independen dan transparan, serta membuka hasilnya kepada masyarakat.
  • Anggota DPR diminta memperlihatkan dokumen pendidikan mereka secara sukarela.

Jumlah dukungan berubah sepanjang hari. NU Online mencatat 22.007 tanda tangan pada pukul 14.10 WIB, sementara CNN Indonesia mencatat 22.098 pada pukul 14.29 WIB. Kedua angka itu merekam dukungan pada waktu pengamatan masing-masing. pustaka.nu.or.id

Bagaimana pimpinan DPR menanggapinya?

Lalu mengatakan anggota dewan sebagai pejabat publik sewajarnya terbuka soal latar belakang pendidikan. Ia menekankan bahwa pemeriksaan dokumen harus mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk pertanyaan tentang cara KPU memverifikasi berkas, ia menyarankan masyarakat meminta penjelasan langsung kepada penyelenggara pemilu. cnnindonesia.com

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa KPU menerima dokumen syarat pendidikan ketika para anggota masih berstatus calon. Ia merujuk masyarakat ke KPU untuk menelusuri informasi pencalonan. Ketersediaan salinan untuk setiap dokumen tetap perlu dikonfirmasi melalui kanal KPU. jdih.dpr.go.id

Peran KPU dalam Verifikasi Ijazah Anggota DPR

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan paling rendah tingkat menengah atas atau sederajat bagi bakal calon anggota DPR. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 merinci bukti administrasi untuk syarat itu. Salah satunya berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang mendapat legalisasi dari instansi berwenang. peraturan.go.id

Aturan itu menjelaskan dasar pemeriksaan ijazah anggota DPR ketika mereka masih menjadi bakal calon. Sementara itu, petisi juga mencakup riwayat perguruan tinggi dan gelar akademik. Karena itu, pembaca yang ingin menelusuri sebuah gelar dalam profil anggota dewan perlu menyebutkan gelar atau jenjang yang dimaksud saat meminta informasi. peraturan.go.id

Perbedaan jenjang ini menentukan dokumen yang relevan. Untuk melihat apakah seseorang memenuhi syarat pendidikan pencalonan, pembaca dapat mulai dari ketentuan Pemilu dan bukti kelulusan yang dipakai. Untuk menelusuri gelar tertentu yang tercantum dalam profil, informasi tentang perguruan tinggi dan jenjangnya menjadi penting. peraturan.go.id

Apa yang terjadi jika petugas meragukan dokumen?

Pasal 46 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur bahwa KPU dapat meminta klarifikasi kepada instansi berwenang jika meragukan dokumen administrasi bakal calon. KPU kemudian mencatat hasil klarifikasi dalam berita acara. Dengan demikian, pemeriksaan berkas dapat berlanjut ke konfirmasi dengan instansi terkait ketika tim verifikasi menemukan hal yang perlu diperjelas. peraturan.go.id

Verifikasi pencalonan berlangsung ketika KPU menilai persyaratan bakal calon. Pemeriksaan ulang yang diminta petisi menyasar anggota yang sudah menjabat. Dalam pemberitaan 17 November yang dirujuk, Lalu dan Dasco membahas kewenangan verifikasi pencalonan dan jalur penelusuran berkas, sementara jadwal audit ulang belum terkonfirmasi. cnnindonesia.com

Bisakah Publik Mengakses Ijazah Anggota DPR?

Daftar Calon Tetap (DCT) membantu warga menelusuri nama dan daerah pemilihan seorang calon. Profil pendidikan memberi gambaran tentang riwayat yang tercantum, sedangkan salinan ijazah dan catatan pemeriksaan memberi informasi tentang berkas pendukung. KPU menerbitkan keputusan DCT DPR untuk Pemilu 2024 melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). jdih.kpu.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur perlindungan atas informasi yang mengungkap rahasia pribadi, termasuk catatan tertentu terkait kegiatan pendidikan. Pasal 18 ayat (2) juga mengatur keadaan ketika pengecualian tersebut tidak berlaku, antara lain jika pengungkapan berkaitan dengan jabatan publik seseorang. Aturan layanan informasi KPU mengharuskan PPID melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan. jdih.kemenkeu.go.id

Karena itu, permintaan akses ijazah anggota DPR sebaiknya menyebut berkas secara spesifik. Permintaan atas pedoman verifikasi berbeda dari permintaan salinan ijazah atas nama seseorang. Pemohon juga dapat meminta penjelasan tertulis mengenai bagian yang bisa diberikan dan alasan pembatasan jika ada. FAQ

Cara meminta informasi melalui PPID KPU

KPU menyediakan layanan daring melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut panduan E-PPID, pemohon dapat mendaftar, menunggu aktivasi, lalu mengisi formulir permohonan. KPU menyampaikan tanggapan melalui alamat email yang dipakai saat registrasi. FAQ

Untuk membantu petugas menelusuri arsip, sebutkan nama anggota, daerah pemilihan, tahun pemilu, dan berkas yang dicari. Jika pertanyaannya tentang prosedur, mintalah pedoman verifikasi. Jika yang dicari berupa bukti pendidikan atau berita acara klarifikasi, tulis masing-masing sebagai jenis dokumen yang ingin ditelusuri.

Permintaan yang rinci juga membantu ketika profil hanya mencantumkan nama sekolah atau perguruan tinggi. Dalam situasi tersebut, ajukan pertanyaan yang lebih terarah tentang bukti pendidikan yang dipakai pada pemilu tertentu. Jawaban PPID bisa menjelaskan apakah KPU menguasai dokumen tersebut dan bagaimana pemohon dapat mengaksesnya. FAQ

Kapan PPID perlu memberi jawaban?

Pasal 22 UU Keterbukaan Informasi Publik memberi badan publik waktu paling lambat 10 hari kerja sejak menerima permintaan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis. Badan publik dapat menambah waktu hingga tujuh hari kerja berikutnya dengan alasan tertulis. Pemberitahuan itu antara lain menjelaskan apakah badan publik menguasai informasi yang diminta. jdih.kemenkeu.go.id

Jika badan publik menolak permintaan atau melewati tenggat, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai ketentuan. Untuk permintaan terkait ijazah anggota DPR, simpan nomor registrasi, tanggal pengajuan, dan jawaban yang diterima. Catatan itu membantu pemohon merujuk pada permintaan yang sama saat menindaklanjutinya. jdih.kemenkeu.go.id

Informasi Apa yang Bisa Menjawab Desakan Publik?

Perdebatan ini mengerucut pada tiga pertanyaan. Dokumen apa yang KPU periksa saat pencalonan, bagaimana petugas mengklarifikasi berkas yang meragukan, dan informasi apa yang bisa diakses warga? Jawabannya membantu publik memahami proses yang sudah berjalan sekaligus menilai cakupan pemeriksaan ulang yang diusulkan. cnnindonesia.com

Jika usulan audit ulang dibahas, warga akan memerlukan informasi tentang dokumen yang masuk cakupan, pihak yang memeriksa, dan bentuk hasil yang dapat diakses. Publikasi hasil, misalnya, bisa menjelaskan metode pemeriksaan dan jumlah dokumen yang selesai diperiksa. Rincian tersebut membantu pembaca menilai sejauh mana proses menjawab permintaan petisi.

Untuk saat ini, respons Komisi X memberi satu rujukan konkret: pertanyaan tentang pemeriksaan administrasi pencalonan dapat diarahkan ke KPU. Jalur PPID memberi warga cara untuk menanyakan berkas, meminta dasar verifikasi, dan memperoleh jawaban tertulis tentang aksesnya