politickamisao – Calon wapres Prabowo bisa berasal dari luar partai pengusung Pilpres 2024, menurut pakar hukum tata negara Yoppy Adhi Hernawan. Ia mendasarkan pandangannya pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang memberi Presiden kewenangan mengusulkan dua calon tanpa menyebut asal partai. Namun, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 merujuk pada partai atau gabungan partai yang mengajukan pasangan saat pilpres. Di situlah perbedaan tafsir muncul. cnnindonesia.com
Pembahasan itu mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pada 17 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan nama calon kepada MPR. Jadwal yang berlaku saat itu menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengajuan dua nama dan 9 Desember 2026 sebagai tanggal sidang paripurna. mpr.go.id
Dasar Hukum Pengajuan Calon Wapres Prabowo
MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak tanggal itu. Pada hari yang sama, Gibran juga menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Prabowo di Istana Merdeka. mpr.go.id
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 membagi kewenangan antara Presiden dan MPR. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu di antaranya. Konstitusi memberi waktu paling lama 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong untuk menyelenggarakan sidang tersebut. jdih.dpr.go.id
Peran partai dalam pilpres membantu menjelaskan mengapa pembahasan ini menyinggung pengusung lama. Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan, lalu rakyat memilih secara langsung. Ketika jabatan wapres kosong di tengah masa jabatan, Pasal 8 ayat (2) menempatkan pengajuan nama di tangan Presiden dan pemilihan di MPR. jdih.dpr.go.id
Mengapa bagian penjelasan UU MD3 penting?
Pasal 4 huruf e UU MD3 mengatur kewenangan MPR untuk memilih wapres dari dua calon usulan Presiden. Bagian penjelasannya menyebut pengajuan sebagai prakarsa Presiden, lalu mengaitkan asal kedua calon dengan partai atau gabungan partai yang mengajukan pasangan pada pilpres. Rujukan tentang asal calon itulah yang memunculkan perbedaan tafsir. berkas.dpr.go.id
Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan fungsi bagian tersebut. Penjelasan memberi tafsir resmi atas pasal dalam batang tubuh undang-undang. Lampiran itu membatasi fungsinya, termasuk melarang penjelasan menambah norma baru atau mempersempit makna norma yang diterangkan. jdih.mahkamahagung.go.id
Bisakah Calon Wapres Prabowo Berasal dari Luar Koalisi?
Yoppy, dosen hukum tata negara Universitas Padjadjaran, menilai Presiden punya ruang mengusulkan figur dari luar koalisi awal, termasuk tokoh nonpartai. Menurutnya, membaca Penjelasan UU MD3 sebagai kewajiban memilih dari partai pengusung akan mempersempit kewenangan Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Pandangannya bertumpu pada batas fungsi penjelasan undang-undang. cnnindonesia.com
Muzani juga mengatakan dua nama usulan Presiden dapat berasal dari luar partai koalisi. Ia merujuk pada rumusan konstitusi yang memberi Presiden kewenangan mengusulkan nama. Sementara itu, Yusril menekankan bahwa Presiden perlu mempertimbangkan partai yang mengusung Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. cnnindonesia.com
Koalisi Pilpres 2024 dan pendukung pemerintah saat ini
Dalam pembahasan calon wapres Prabowo, istilah koalisi bisa merujuk pada dua kelompok. Penjelasan UU MD3 menyebut partai yang mengajukan pasangan saat pilpres. Dalam percakapan politik sehari-hari, istilah yang sama juga dapat mencakup partai yang mendukung pemerintah setelah pemilu. berkas.dpr.go.id
Di antara partai yang memiliki kursi DPR, CNN Indonesia mencatat Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sebagai pengusung Prabowo–Gibran pada 2024. PKB, NasDem, dan PKS kemudian mendukung pemerintah meski berada di luar kelompok pengusung awal. Karena itu, status seorang tokoh sebagai bagian dari koalisi bergantung pada kelompok dan waktu yang dimaksud. cnnindonesia.com
Asal partai dan jalur pengusulan juga perlu dibaca secara terpisah. Partai dapat membicarakan atau mendukung nama tertentu. Namun, Pasal 46 UU MD3 menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengirim dua nama beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. berkas.dpr.go.id
Dari Bursa Calon ke Sidang Paripurna MPR
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partai koalisi sepakat agar kandidat berasal dari Gerindra. Pernyataan itu menggambarkan arah pembicaraan yang ia laporkan. Untuk mengetahui siapa calon wapres Prabowo yang masuk proses MPR, penandanya adalah penyerahan dua nama secara resmi. cnnindonesia.com
Tenggat 25 November dan sidang 9 Desember
MPR semula menjadwalkan sidang pada 2 Desember 2026. Pada 16 November, MPR mengumumkan bahwa sidang bergeser ke 9 Desember setelah menerima usulan penundaan dari Presiden. Perubahan itu menggeser tenggat pengajuan dari 18 November ke 25 November, sesuai ketentuan 14 hari sebelum paripurna dalam Pasal 46 UU MD3. mpr.go.id
- 12 November 2026 — MPR menerima surat pengunduran diri Gibran.
- 25 November 2026 — Tenggat Presiden mengajukan dua calon dan kelengkapan persyaratan.
- 9 Desember 2026 — Jadwal paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
Batas 60 hari dalam konstitusi dihitung sejak jabatan wapres kosong. Sementara itu, batas 14 hari dalam UU MD3 dihitung mundur dari tanggal paripurna untuk menentukan tenggat pengajuan. Perubahan jadwal sidang menggeser tenggat penyerahan nama, sedangkan batas konstitusional tetap bertolak dari tanggal kekosongan jabatan. mpr.go.id
Apa yang MPR periksa sebelum sidang?
Tata Tertib MPR menugaskan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon. Susunan tim mencerminkan fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional. Tim lalu menyampaikan hasil kerjanya dalam rapat gabungan, yang menjadi dasar bagi pimpinan MPR untuk menetapkan dua calon yang memenuhi syarat untuk dipilih. mpr.go.id
Jika tim menemukan kekurangan pada berkas satu atau kedua calon, pimpinan MPR menyurati Presiden untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan. Tata tertib juga membuka kemungkinan perpanjangan kerja tim. Jika proses itu berujung pada penundaan paripurna, MPR tetap harus memperhatikan batas 60 hari. mpr.go.id
Dengan urutan tersebut, status setiap calon wapres Prabowo bisa dibaca dari tahap yang sudah ia lalui. Surat Presiden menunjukkan siapa yang diusulkan. Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan calon yang memenuhi syarat, lalu hasil paripurna menentukan siapa yang terpilih. mpr.go.id
Bagaimana MPR memilih wakil presiden?
Sebelum pemilihan, kedua calon wajib menyatakan kesiapan dalam sidang paripurna. Pasal 46 UU MD3 mengatur bahwa calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Setelah penetapan, Pasal 47 mengatur pelantikan serta pengucapan sumpah atau janji. berkas.dpr.go.id
UU MD3 juga mengatur hasil imbang. Jika kedua calon mendapat suara sama banyak, MPR mengulang pemilihan satu kali. Jika hasilnya kembali imbang, Pasal 46 ayat (7) memberi Presiden kewenangan memilih satu dari kedua calon. berkas.dpr.go.id
Peluang figur dari luar koalisi awal bergantung pada bagaimana ketentuan tentang asal calon dalam Penjelasan UU MD3 ditafsirkan bersama UUD 1945. Perkembangan pertama yang dapat dipantau publik adalah penyerahan dua nama dan berkasnya kepada MPR. Pengajuan itu akan menunjukkan siapa yang benar-benar masuk tahap verifikasi sebelum sidang 9 Desember
